HOME ARTIKEL Badilag Susun Juklak Perma Layanan Hukum

Rapat Pembinaan Perdana KPA Mataram

Rapat Pembinaan Perdana KPA Mataram    Pasca acara pelantikan dan pengucapan sumpah ...

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan KPA Mataram

PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH JABATAN SERTA SERAH TERIMA JABATAN KETUA PENGADILAN AGAMA MATARAM ...

PELAKSANAAN “CB”

PELAKSANAAN “CB”   Setelah mengalami 2 (dua) kali penundaan, akhirnya hari Selasa tangga...

PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA

PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA    Pembinaan bekala untuk internal Hak...

HALAL BIHALAL DAN PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU

PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU DAN HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM Ma...

  • Rapat Pembinaan Perdana KPA Mataram

    Jumat, 28 September 2018 00:45
  • Pelantikan dan Serah Terima Jabatan KPA Mataram

    Rabu, 26 September 2018 02:57
  • PELAKSANAAN “CB”

    Rabu, 01 Agustus 2018 08:33
  • PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA

    Kamis, 19 Juli 2018 05:46
  • HALAL BIHALAL DAN PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU

    Jumat, 29 Juni 2018 08:53

Badilag Susun Juklak Perma Layanan Hukum

Artikel - ARTIKEL

Depok | Badilag.net

Badilag bergerak cepat menyusun Petunjuk Pelakanaan atasPeraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2014tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sejak diteken tanggal 9 Januari 2014 lalu, Perma yang merupakan pengganti dari Surat Edaran MA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum ini belum memiliki petunjuk teknis pelaksanaannya. Padahal tahun anggaran 2014 sudah memasuki bulan ketiga.

Dirjen membuka acara sosialisasi pos pelayanan hukum

Penyusunan Juklak ini cukup mendesak karena kawan-kawan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah di Indonesia butuh aturan detail terkait pencairan anggaran dan pelaksanaan program, kata Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. ketika membuka acara sosialisasi Perma 1/2014 di Depok, Senin (3/3/2014) malam.

Dipandu oleh Sekretaris Ditjen Badilag H. Tukiran, S.H., M.M. dan Direktur Pembinaan Administrasi Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., acara ini diikuti oleh74 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyahse Indonesia yang memberikan layanan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada tahun 2014.

Prosedur dan mekanisme pemberianlayanan/bantuan hukum melalui Perma 1/2014 ini dipermudah. Dalam hal pembebasan biaya perkara yang dalam SEMA 10/2010 dikenal dengan fasilitas prodeo misalnya, pengabulan atau penolakannya tidak lagi melalui persidangan tetapi cukup melalui penetapan Ketua Pengadilan.

Nah, ketika permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan, apakah pembiayaan itu masuk jurnal atau tidak? Bagaimana proses, mekanisme dan pembukuannya? Ini belum diatur dalam Perma 1/2014, ungkap Dirjen Badilag.

Acara sosialisasi Perma 1/2014 dan diskusi atas draft Juklak Perma ini diharapkan mampu melahirkan persepsi yang sama tentang bagaimana seharusnya layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilaksanakan dengan baik di setiap PA/MSy.

Jika draft ini sudah disepakati, sementara akan saya jadikan Surat Edaran Dirjen Badilag sebagai pedoman pelaksanaan di daerah, imbuh Dirjen.

Dirjen Badilag juga berharap meskipun yang diundang hanya 74 ketua pengadilan yang ada Posbakumnya, tetapi semua PA/MSy harus memberikan perhatian yang sama. Ini karena semua PA/MSy diberikan anggaran pembebasan biaya perkara dan banyak PA/MSy yang memiliki budget untuk sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling).

Saya minta kepada semua Ketua PA/MSy untuk benar-benar memperhatikan serapan 3 komponen layanan hukum seperti yang diatur Perma 1/2014. Tapi, tidak hanya sekedar serapan anggaran, kinerja atau target layanannya juga harus tercapai dan kalau bisa melebih target seperti tahun-tahun sebelumnya, tegas Dirjen Badilag.

Kepala Biro Perencanaan MA RI, Drs. H. Bahrin Lubis, S.H., M.H., yang menjadi salah satu nara sumber sosialisasi ini menambahkan bahwa Perma 1/2014 mengukuhkan bantuan hukum di pengadilan dari setengah hati menjadi sepenuh hati.

Jangan permalukan orang miskin di pengadilan, dengan harus berkali-kali membuktikan kemiskinannya sejak minta surat SKTM di desa/kelurahan sampai dengan di depan persidangan, kata Kabiro.

(achmad cholil)

Video PA Mataram

Personil PA Mataram
images/profil/01.jpg
images/profil/04.jpg
images/profil/05.jpg
images/profil/06.jpg
images/profil/07.jpg
images/profil/08.jpg
images/profil/09.jpg
images/profil/10.jpg
images/profil/11.jpg
images/profil/13.jpg
images/profil/14.jpg
images/profil/15.jpg
images/profil/17.jpg
images/profil/18.jpg
images/profil/19.jpg
images/profil/20.jpg
images/profil/21.jpg
images/profil/22.jpg
images/profil/23.jpg
images/profil/24.jpg
images/profil/25.jpg
images/profil/26.jpg
images/profil/27.jpg
images/profil/28.jpg
images/profil/30.jpg
images/profil/31.jpg
images/profil/32.jpg
images/profil/33.jpg
images/profil/34.jpg
images/profil/35.jpg
images/profil/36.jpg
images/profil/37.jpg
images/profil/38.jpg
images/profil/39.jpg
images/profil/40.jpg
images/profil/41.jpg
images/profil/42.jpg
images/profil/43.jpg
images/profil/44.jpg
images/profil/45.jpg
images/profil/46.jpg
images/profil/48.jpg
images/profil/49.jpg
images/profil/50.jpg
images/profil/51.jpg
images/profil/54.jpg
images/profil/55.jpg
images/profil/56.jpg
images/profil/57.jpg
images/profil/58.jpg
images/profil/59.jpg
images/profil/60.jpg
images/profil/61.jpg
images/profil/62.jpg
images/profil/63.jpg
images/profil/64.jpg
images/profil/65.jpg
images/profil/66.jpg
images/profil/67.jpg
images/profil/68.jpg
images/profil/69.jpg
images/profil/70.jpg
images/profil/72.jpg
JAM LAYANAN

 

Polling
Apa yang menarik dari web kami
 
Pengunjung Online
Kami memiliki 9 Tamu online
Pengunjung Kami
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini205
mod_vvisit_counterKemarin225
mod_vvisit_counterMinggu Ini430
mod_vvisit_counterBulan Ini3004
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung1636110
Intranet



Tabayun Online