HOME ARTIKEL KEGALAUAN ANTARA TEOLOGI DAN NURANI SEORANG HAKIM

PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA

PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA    Pembinaan bekala untuk internal Hak...

HALAL BIHALAL DAN PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU

PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU DAN HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM Ma...

Hari Lahir Pancasila

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di PA Mataram Mataram, 01 Juni 2018 Jum’at, (01/06/18...

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM

BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM  Senin, (28/05/18), Pengadilan A...

PELANTIKAN JURUSITA PA MATARAM 2018

PENGAMBILAN SUMPAH dan PELANTIKAN JURUSITA    Senin, (28/05/18), pukul 14.00 WITA bertem...

  • PEMBINAAN BERKALA INTERNAL HAKIM DAN PANIETRA

    Kamis, 19 Juli 2018 05:46
  • HALAL BIHALAL DAN PERESMIAN RUANG PELAYANAN TERPADU

    Jumat, 29 Juni 2018 08:53
  • Hari Lahir Pancasila

    Jumat, 01 Juni 2018 01:26
  • BUKA PUASA BERSAMA KELUARGA BESAR PENGADILAN AGAMA MATARAM

    Selasa, 29 Mei 2018 16:30
  • PELANTIKAN JURUSITA PA MATARAM 2018

    Senin, 28 Mei 2018 07:56

ANTARA ABSOLUITAS NASH QOTH’I DAN TAULIYAH QODLO’I

(KEGALAUAN ANTARA TEOLOGI DAN NURANI SEORANG HAKIM)

 

Oleh : Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H

Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram

 

Pendahuluan

Seorang hakim adalah manusia yang diberi jabatan istimewa oleh Allah diantara khalifah-khalifah Allah dibumi. Ia dipercaya dan diberi tugas menegakkan hukum Allah dan keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia atas nama Tuhan, sehingga banyak yang mengistilahkan hakim adalah wakil Tuhan di bumi, karena dalam melaksanakan hukum yang Allah turunkan itu Allah tidak turun sendiri ke bumi, tetapi harus dilaksanakan oleh manusia. Allah memerintahkan kepada hakim agar memberi putusan diantara manusia dengan adil; “‘an tahkumuu bi al-‘adl”; Dan Allahpun mendeklarasikan bahwa barang siapa (termasuk hakim) yang tidak memutus dengan hukum yang diturunkan Allah maka ia adalah kafir, dhalim dan fasik; “wa man lam yahkum bimaa anzala al-llah fa ulaika hum al-kafiruun”; dhalimun, fasiquun”.

Al-Quran at-Tanzil al-Hakim adalah kitab suci yang universal, diyakini tidak saja sesuai untuk masa Nabi dan negeri Arab tempo dulu, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan masa-masa selanjutnya hingga akhir zaman (shalih li kulli zaman wa makan). Missinya dilambangkan dengan teks atau ayat yang bermuatan perintah, larangan dan petunjuk Allah kepada manusia.

Dalam perspektif metodologi ayat-ayat Al-Qur-an merupakan dalil syar’i bila dilihat bentuknya ada yang wadhih dan ada yang mubham; ada yang mujmal dan ada mutasyabih, ada yang mufassar ada yang muhkam, ada yang khafi dan ada pula yang musykil dan lain-lain.

Jika ditinjau dari segi kekuatan indikasi makna yang mempunyai dimensi hukum, maka ayat-ayat Al-Qur-an ada yang dikategorikan nash qoth’iyu al-dalaalah dan ada yang dhanny al-dalalah.

Dalil nash yang qoth’iyu al-dilalah (tegas penunjukannya) berimplikasi pada kepastian makna hukumnya. Pada dalil yang demikian menurut nalar (episteme) klasik dianggap telah mapan (estabiliset) tidak boleh lagi terjadi perbedaan kesimpulan hukum maupun penerapannya. Anggapan bahwa nash qoth’iyu al-dalaalah tidak boleh disimpangi tersebut secara paradigmatis telah menjadi pondasi epistimologis yang sangat kuat di hati mayoritas ummat Islam. Bawa kebenaran hukum yang telah ditunjuki dengan dalil qoth’iy, hanya bisa diukur sejauhmana kesesuaiannya dengan bunyi tekstualnya. Sehingga jika terjadi kesenjangan antara realitas kehidupan dengan nash qoth’iyah sehingga bertentangan dengan rasa keadilan dan kemaslahatan, maka yang harus dimenangkan adalah teks (nash), karena itulah keadilan hakiki sebagiaman yang dihendaki Allah. Nash qoth’i hakikatnya adalah syari’ah, bukan fikih yang dapat disimpangi.

Disinilah antara absoluitas nash qoth’iy yang tidak boleh disimpangi disatu sisi dan sikap progresifitas seorang hakim untuk berlaku dan memberi putusan yang adil diantara manusia pada sisi yang lain, kadang menjadi pergulatan pemikiran dan kegalauan nurani bagi seorang hakim. Itulah kajian kita pada tulisan ini.

Qoyh’iy dan Dzanny Dalam Kajian Fikih

Ilmu fikih, adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syar’i yang dikeluarkan (istimbat) dari dalil-dalil syar’i yang sifatnya terinci. Maksud dalil syara’ yang terinci adalah, bisa dari Al-Qur-an atau hadist dengan berbagai macam bentuknya, ada yang muhkamaat ada yang mutasyabihat; ada yang wadhih dan ada pula yang mubham; ada yang mujmal dan ada pula mutasyabih, ada yang mufassar dan ada yang muhkam, ada yang khafi dan ada pula yang musykil; dan ada pula yang qoth’i dan ada pula yang dzanny dan lain-lain, yang itu semua merupakan bahasan ilmu ushul fikih istilah kontemporernya methodologi hukum islam;

Para ahli hukum Islam dalam menentukan obyek ijtihad berpangkal pada teori qoth’iy dan dhaniy. Kaidah yang dipegangi adalah apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil syar’iy yang qoth’iy al-wurud yakni pasti datangnya dari Syari’ (Allah) yaitu dalil yang diriwayatkan secara mutawattir; (Al-Qur-an dan As-Sunnah Mutawattirah) dan qothiyu ad-dalalah, yakni pasti kandungan maksud penunjukannya kepada makna tertentu, maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Kewajiban kita dalam hal ini adalah melaksanakan petunjuk nash. Sebab selama nash itu qoth’iyu al-wuruud, maka tentang kepastian kehadiran dalil itu dari Allah dan Rasulnya bukan lagi menjadi ajang pembahasan. Dan selama nash itu qoth’iyu ad-dalalah maka tidak ada tempat untuk membahas dan berijtihad tentang dalalah maknanya dan ketetapan hukumnya. Adapun peristiwa-peristiwa yang yang dapat diijtihadkan itu ialah peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nash yang dhannyu al-wurud; bersifat spikulatip yang masih mengandung dugaan kedatangannya dari Syari’ (Allah); Yaitu dalil yang diriwayatkan tidak melalui jalan mutawattir berupa hadits ahad; Dan atau dhanniyu ad-dalalah, yaitu dalil yang diduga penununjukannya kepada makna tertentu (Ushul Fiqh,Wahbah Az-Zuhaili, 1997).

Nash qoth’iy baik dalalah maupun wurudnya tidak masuk dalam ruang lingkup ijtihad, hukum yang ditunjukkannya tidak mengandung keraguan sama sekali, tidak ada kemungkinan menerima takwil, tidak ada pemahaman arti yang selain itu, seperti ayat-ayat yang menyangkut hukum hudud, hukum kewarisan pusaka, hukum qishas dan lain-lain. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa’ ayat : 12. Dalam ayat ini ada lafal “nisfu”, yang maknanya pasti yaitu “½” (seperdua), artinya ; bahwa bagian suami dalam keadaan seperti ini adalah ½ (seperdua) tidak yang lain.

Nash yang dhanny dalalahnya adalah nash yang menunjukkan yang dapat difafsiri lebih dari satu tafsiran atau menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya. Misalnya firman Allah dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqoroh ayat : 228; Dalam ayat ini ada lafal “quru’”, yang dalam bahasa arab lafal “quru’” mempunyai dua makna yaitu suci dan haidl. Maka ada kemungkinan yang dimaksudkan kalimah “tsalaatsah quru’” bisa jadi tiga kali suci tapi bisa jadi tiga kali haidl. Jadi ini berarti tidak mengandung kepastian makna. Karena itu berimplikai bahwa mujtahidin berbeda pendapat dalam menetukan iddah wanita yang ditalak. Satu pendapat menyatakan tiga kali suci sedangkan pendapat yang lain menyatakan tiga kali haid.

Jadi nash-nash yang mempunyai makna ganda, makna umum, lafat-lafat yang bersifat muthlaq dan lain-lain yang mengandung kemungkinan bermakna lebih dari satu semuana itu adalah dhanny dalalahnya.

Natijahnya nah-nash yang ditetapkan oleh Al-Qur-an dan dari segi dilalahnya bersifat jelas dan tegas tidak ambigu tidak memerlukan ijtihad, memerlukan tafsir danta’wil lagi. Sehingga nash qoth’i tersebut dari segi makna berindikasi hukum yang bersifat tetap untuk selama-lamanya, yang tidak menerima perubahan dan pengembangan.

Pada nash dzanny (spekulatif) senantiasa terbuka peluang ijtihad dan pembaharuan, yaitu hukum yang ditetapkan untuk mengantisipasi zaman, tempat, adat-istiadat dan kondisi seperti macam-macam hukum ta’zir dan sebagian hukum yang berdasarkan karena hukum itu bergantung pada ada atau tidak adanya illat

Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya Al-Ijtihad Al-Mu’ashir baina Al-Anzhibaath wa Al-Infiraath secara panjang lebar mengkritik terhadap kesalahan-kasalahan pemikir kontemporer yang menyuarakan pembaharuan hukum Islam. Pemikir kontemporer yang mengusung pembaruan hukum Islam tersebut oleh Al-Qardhawi diistilahkan neo-Mu’tazilah (orang-orang yang mengabaikan Al-Qur-an). Kelompok ini kata Al-Qordhawi telah menyalahgunakan prinsip maqoshid syari’ah sebagai dalih keluar dari nash Al-Qur-an yang valid dalam hal transmisi (qoth’i al-wurud) dan juga valid dalam hal maknua (qoth’i al-dalalah). Menurut beliau salah satu sebab kesalahan mereka adalah karena salah dalam memahami nash bahkan telah keluar dari konteksnya, termasuk diantaranya ada yang melabrak hukum-hukum yang sudah baku dan tetap karena ditunjuki oleh nash yang qoth’i. Al-Qordhawi juga mengkritik pendapat-pendapat yang berupaya mentakwil ayat-ayat Al-Qur-an tentang hukum huduud, hukum qishash, hukum waris, poligami; Hukum potong tangan bagi pelaku pencuri, dera bagi pelaku zina, hukum bunuh bagi pidana murtad; dan lain-lain masalah; Termasuk masalah pembagian waris dua dibanding satu untuk anak laki-laki dan perempuan yang dilontarkan oleh mantan Presiden Tunisia Habib Bourgoiba (Arab-Afrika). Ayat-ayat tersebut tidak menerima takwil dan tidak perlu lagi ijtihad untuk menggali kandungan hukumnya. Ketentuan dua dibanding satu tersebut telah tsubut atas dalil qoth’i tsubuthiyah dan qath’i dilalah yaitu Q.S. An-Nisa’ : (11). Alasan lain yang dilontarkan adalah;

1.        Pendapat tersebut dilontarkan oleh orang yang bukan ahli-ijtihad (bukan seorang mujtahid);

2.        Pendapat itu tertolak, karena ijtihad itu tidak pada tempatnya;

3.        Pendapat itu tertolak karena dibangun atas dasar penggunaan dalil yang batil, sedang segala sesuatu yang dibangun atas dasar kebatilan adalah batil.

Ketentuan hukum semacam ini tidak berarti bahwa Allah pilih kasih kepada kaum laki-laki dan membenci kaum wanita, sebab Allah adalah Rabb semua jenis manusia, Allah hanya membedakan bagian diantara keduanya karena adanya perbedaan beban dan tanggung jawab sosial. (Qardhawi.1995)

Maka kedudukan nash qothiy tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahkan telah menjadi world view pimikiran mayoritas ummat Islam dan secara paradigmatis telah menggerakkan pondasi epistimologis yang sangat kuat di hati mayoritas ummat Islam.

Contoh konkrit kasus serupa, pernah terjadi di Indonesia, Pada tahun 1985an, Menteri Agama Prof. Dr. Munawir Sjadzali, MA, melontarkan gagasan dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan tidak harus 2 : 1 (dua berbanding satu) sebagaimana nash dalam Al-Qur-an Surat An-Nisa ayat (11). Gagasan Munawir Sjadzali tersebut mendapat rekasi keras dari berbagai kalangan, bahkan ada yang melontarkan statement bahwa Menteri Agama RI Munawir Sjadzali telah murtad dan halal darahnya. Permasalahannya adalah karena gagasan tersebut dinilai telah melabrak nas yang qoth’iy. Karena itu di tahun 1991; Enam tahun setelah Munawir Sjadzali melontarkan gagasan pemharuannya, ulama-ulama Indonesia dalam ijtihad jama’inya telah menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suber hukum materiil bagi hakim Peradilan Agama, dalam Pasal 176 KHI menyatakan,”apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Hal tersebut membuktikan betapa kuatnya pendapat bahwa nash qoth’i adalah bagian dari syari’ah yang tidak boleh disimpangi.

Hukum dan Keadilan

            Al-Qur-an sebagai hukum Allah maka sebagaimana sifat sebuah aturan hukum akan senantiasa bersifat abstrak, hipotetis, berlaku dan bersifat umum serta selalu menyamaratakan. Semua pencuri menurut ketentuan Al-Qur-an diancam dengan hukuman potong tangan Q.S. Al-Maidah ayat (9); “As-Saariku wa as-saarikotu faqtho’u aidiya huma”; Menegakkan keadilan sebagai yurisdiksi qodlo’i menjadi tugas hakim.

Ada sisi yang membedakan antara hukum dan keadilan; Keadilan senantiasa bersifat konkrit, pasti dan khusus, serta tidak boleh menyamaratakan. Tiap-tiap perkara harus dipertimbangkan sendiri-sendiri secara khusus suum cuique tribuire.

            Ancaman potong tangan bagi pencuri sebagaimana disebut adalam ayat Al-Qur-an tersebut adalah ketentuan ancaman yang menyamaratakan. Kalau diterapkan dalam kasus konkrit antara seorang konglomerat yang mencuri dengan tujuan untuk memperbanyak harta kekayaannya dengan seorang pencuri miskin yang kelaparan yang melakukan pencurian hanya sekedar untuk dapat makan, dijatuhi hukuman yang sama adalah sebuah ketidak adilan. Dalam riwayat Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjalankan hukum potong tangan bagi pencuri, Abu Bakar memotong tangan Samurah ketika kedapatan mencuri, namun ada riwayat bahwa Umar bin Khaththab menolak melaksanakan potong tangan terhadap pencuri, dengan berkata “Tahun ini, saya tidak memotong tangan pencuri” (A’lam al-Muwaqiin). Dalam ijtihad ini Umar tidak dapat dikatakan telah mengingkari kebenaran nash, namun Umar berusaha untuk mengidentifikasi kemaslahatan dan keadilan yang menjadi motivasi ketetapan nash dalam Al-Qur-an, kemudian menjadikan kemaslahatan yang teridentifikasi tersebut sebagai petunjuk dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, Umar mengamalkan semangat atau jiwa syari’at dan tidak hanya terpaku pada petunjuk-petunjuk eksplisit nash syari’at.

Dalam kasus yang spesifik inilah Tuhan memerintahkan hakim untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan, sebab tidak mungkin semua kejadian dalam kehidupan yang detail itu sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur-an. Karena nash Al-Qur-an adalah bersifat abadi sapai akhir zaman, oleh karena itu kalau dalam suatu kasus berjalan konvensional tidak ada hal yang ekstrim yang mengganjal rasa keadilan, maka justru harus menerapkan hukum sesuai dengan tekstualnya.

            Demikian juga Surat An-Nisa’ ayat (11) menentukan bahwa bagian waris anak laki-laki adalah 2 : 1 (dua berbanding satu) dengan anak perempuan, adalah ketentuan yang menyamaratakan. Seandainya dalam kasus konkrit terjadi bahwa seseorang telah dikarunia 6 orang anak; 3 laki-laki dan 3 perempuan. 3 anak laki-lakinya kuliah sepenuhnya atas biaya  orang tua, sedankan 3 anak perempuannya atas pilihannya sendiri memilih di pesatren lokal dengan biaya yang jauh lebih kecil dari 3 anak laki-lakinya. Maka sekiranya terjadi sengketa dan diajukan ke pengadilan, karena Al-Qur-an telah menetukan bagian anak laki-laki adalah berbanding satu dengan anak perempuan; Karena telah ditentukan demikian oleh nash qoth’iy maka putusannya haruslah demikian; Hakim seperti ini biasana disebut sebagai la bouche de la loi (hakim tekstual harfiyah). Akan tetapi apabila hakim yang mengadili perkaranya berpendapat bawa pembagia dua berbading satu untuk anak laki dan perempuan tersebut tidak adil, lalu hakim tersebut mempersamakan pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan, dalam kasus ini hakim tidak menyamaratakan.

Hakim yang demikian tidak berarti membuang syari’at, tetapi mengamalkan semangat dan jiwa syari’at dan tidak hanya terpaku pada petunjuk-petunjuk eksplisit syari’at dengan berupaya mengidentifikasi rasa keadian dan kemaslahatan yang menjadi motivasi ketetapan dalam nash, kemudian menjadikan kemaslahatan yang teridentifikasi tersebut sebagai petunjuk dalam menetapkan hukum.

Keadilan Sebagai Tujuan Inti Tauliyah Qodlo’i

Keadilan adalah merupakan tema besar dan tujuan tertinggi hukum Islam (maqoshid al-syari’ah). Kata “adil” dan kata-kata derivatifnya atau kata yang semakna dengannya dalam Al-Qur-an disebut lebih dari seribu kali, menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata “Allah” dan “Ilmu” pengetahuan.

            Menurut M. Quraisy Shihab, kata “al-‘adl” dalam Al-Qur-an adalah suatu istilah yang bersifat komprehensif yang mencakup semua kebaikan dalam kemanusiaan. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap membicarakan mengenai hukum jalas atau samar-sama senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula.

Dalam hukum Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan peradilan dilakukan “Demi Kedailan Berdasarkan Ketuahanan Yang Maha Esa”; Dengan demikian, pembentuk Undang-undang di Indonesia paska kemerdekaan berkesimpulan bahwa inti dari putusan peradilan adalah keadilan. Inilah tugas konkrit dan formal yang diemban oleh hakim ditengah-tengah kehidupan masyarakat ndonesia.

Kedudukan Ijtihad Hakim

Tugas hakim untuk menemukan dan mengetrapkan hukum adalah termasuk ijtihad. Dalam perspektif methodologi, terdapat berbagai macam jenis ijtihad yang diperlukan, antara lain (1). Ijtihad Intiqo’i dan (2). Ijtihad Insya’i.

1.        Ijtihad Intiqo’i adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam khazanah fikih Islam dari fatwa-fatwa maupun putusan hukum (yurisprudensi);

Ijtihad ini identik dengan ijtihad tarjihi, yaitu dengan mengambil pendapat yang unggul dari pendapat yang ada.

2.        Ijtihad Insya’i adalah pengambian konklsi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Baik untuk persoalan lama atau baru. 

Hakim sebagai seorang mujtahid, dimana kedudukan ijtihad hakim ?

            Dalam mengulas macam-macam Ijtihad, Asy-Syathibi memaparkan secara komprehensip sebuah bentuk ijtihad yang lain dengan istilah Ijtihad Tathbiqi (pengetrapan), yaitu upaya untuk mencari persesuaian antara fakta/kejadian (waqi’ah) atau kasus dengan hukum yang telah ada. Dalam ijtihad tathbiqi ini seseorang tidak lagi perlu mencari hukumnya, karena hukumnya telah ada. Yang perlu digali dan dicermati adalah apakah kejadian/fakta yang ada benar sesuai dan tepat dengan yang dikehendaki oleh hukum (nash/teks). Misalnya adalah dalam kasus pencurian; Tentang hukumnya telah ada yaitu “dipotong tangan” (qotha’ul yadh) sebagaimana Al-Qur-an Surat At-Taubah ayat : 9, hadits, ijma’ ulama. Yang perlu digali adalah, apakah si pencuri layak untuk dipotong tangannya, adakah karinah-karinah yang meringankan, misalnya ; nisab barang curian, keadaan yang melingkupi kejadian, kelaparan, keterpaksaan (ikrah), faktor kecakapan (al-ahliyah) dan lain-lain. Bilamana hakim menemukan karinah yang dapat dijadikan dasar pemalingan hukum potong tangan kepada hukum lainnya, maka tidak berarti hakim telah menyimpangi atau mengabaikan ayat. Tidak pula berarti hakim telah tidak menghukum dengan hukum Allah.

            Sehingga kasus penyimpangan Umar bin Khaththab terhadap hukum potong tangan pada saat tahun kelapanan dalam perspektif Ibnul Qayyim adalah ijtihad tathbiqi, Umar tidak sekali-kali mengingkari iksistensi hukum Al-Qur-an dalam surat Al-Taubah ayat (9) tersebut sebagai hukum yang adil, hanya saja ayat tersebut tidak tepat sasaran untuk diterapkan atas orang itu karena adanya karinah.

            Demikian juga, dalam kasus ayat-ayat waris yang kesemuanya menurut jumhur adalah ayat-ayat yang qoth’i, penyimpangan pengetrapan dua dibanding satu bagi bagian anak laki-laki dengan perempuan adalah sah-sah saja, jika terdapat alasan bahwa penerapan 1 : 1 adalah lebih adil, karena kasus yang dihadapi adalah kasus spesifik. Dengan kata lain ijtihad tathbiqi adalah ijtihad atas sebuah kejadian yang bersifat spesifik dan khusus yang harus pula mendapatkan pertimbangan secara khusus. Tugas utama hakim adalah menerapkan keadilan, oleh karena itu orientasi penerapan suatu hukum atas kasus yang dihadapi adalah rasa keadilan. Untuk menegakkan keadilan antara manusia itu yang menjadi parameter adalah  rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara dalam rangka membangun kedamaian, keadaban dan keseimbangan.

Hal tersebut sangat berbeda jika ketentuan satu dibanding satu bagi bagian waris anak laki-laki dan perempuan tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berarti peraturan perundang-undangan tersebut akan bertentangan secara diametral dengan nash qoth’i. Peraturan perundang-undangan di suatu negara (Islam) tidak boleh bertentangan dengan nash qoth’i  yang dalam istilah lain disebut syari’at.

Oleh karena itu qoth’i dan dhonni menurut hakim bukan pada shorih (kejelasan teks) atau tidak shorih sebuah teks, bukan juga soal semantik, tapi qoth’i dan dhonni bagi hakim adalah kaitannya dengan persoalan nilai moral-etik, yang antara lain adalah “keadilan” dan al-musawa baina an-nas. Teks yang berkaitan dengan moral-etik tersebut inilah bagi hakim adalah teks-teks qoth’i.  Misalnya, format syariqoh, itu adalah qoth’i. Tapi teks yang bicara potong tangan, ini bukan teks etik, tapi teknis karena berdimensi non etik. Qoth’i itu bagi hakim adalah kategorisasi untuk nilai-nilai etika, sehingga hukum potong tangan itu bagi hakim adalah dhonni, karena masih bermuatan dengan persoalan teknis, persoalan wasilah (mekanisme), maka parameter pengetrapannya adalah pada sejauhmana hukuman potong tangan atau hukuman apapun bisa diterima dan bisa dipakai untuk mencapai tujuannya yaitu perlindungan hak.

Demikian juga ketika hakim diminta untuk mengetrapkan pembagian waris dengan formulasi 2:1 (dua banding satu) antara anak laki-laki dengan anak perempuan sebagaimana Al-Qur-an Surat An-Nisa’ ayat ; 11, bagi hakim ayat tersebut adalah dhanni, karena masih bermuatan dengan persoalan teknis, persoalan wasilah (mekanisme) untuk mewujudkan rasa keadilan bagi anak laki-laki dan perempuan yang sedang bersengketa, maka parameternya adalah pada sejauhmana rasa keadilan bisa diterima oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Hal itu sebenarnya adalah bagian ijtihadi qur’ani pada level tathbiqi.

Kesimpulan

Tugas utama hakim adalah mewujudkan/menerapkan keadilan ditengah-tengah kehidupan manusia, maka dalam perspektif ini seorang hakim adalah mujtahid. Bentuk ijtihadnya adalah ijtihad tathbiqi (penerapan) bersifat khusus, terbatas dan kasuistis. Hal ini berbeda dengan ijtihad insya’I, sehingga ijtihad hakim yang nampak menyimpang dari ketentuan nash qoth’i atas sebuah kasus yang dihadapi tidak dapat diartikan sebagai pengingkaran terhadap syari’at selama bisa dimaknai sebagai mejudkan tegaknya keadilan diantara manusia karena subyek dan sekaligus obyek hukum Allah (Al-Qur-an) adalah manusia. Hukum sejatinya bukan untuk Allah tetapi untuk manusia. 

Wallahu a’lam bi ashshawaab 

                                                                                                 Mataram, 23 Ramadlan 1438 H.

Video PA Mataram

Personil PA Mataram
images/profil/01.jpg
images/profil/04.jpg
images/profil/05.jpg
images/profil/06.jpg
images/profil/07.jpg
images/profil/08.jpg
images/profil/09.jpg
images/profil/10.jpg
images/profil/11.jpg
images/profil/13.jpg
images/profil/14.jpg
images/profil/15.jpg
images/profil/17.jpg
images/profil/18.jpg
images/profil/19.jpg
images/profil/20.jpg
images/profil/21.jpg
images/profil/22.jpg
images/profil/23.jpg
images/profil/24.jpg
images/profil/25.jpg
images/profil/26.jpg
images/profil/27.jpg
images/profil/28.jpg
images/profil/30.jpg
images/profil/31.jpg
images/profil/32.jpg
images/profil/33.jpg
images/profil/34.jpg
images/profil/35.jpg
images/profil/36.jpg
images/profil/37.jpg
images/profil/38.jpg
images/profil/39.jpg
images/profil/40.jpg
images/profil/41.jpg
images/profil/42.jpg
images/profil/43.jpg
images/profil/44.jpg
images/profil/45.jpg
images/profil/46.jpg
images/profil/48.jpg
images/profil/49.jpg
images/profil/50.jpg
images/profil/51.jpg
images/profil/54.jpg
images/profil/55.jpg
images/profil/56.jpg
images/profil/57.jpg
images/profil/58.jpg
images/profil/59.jpg
images/profil/60.jpg
images/profil/61.jpg
images/profil/62.jpg
images/profil/63.jpg
images/profil/64.jpg
images/profil/65.jpg
images/profil/66.jpg
images/profil/67.jpg
images/profil/68.jpg
images/profil/69.jpg
images/profil/70.jpg
images/profil/72.jpg
JAM LAYANAN

 

Polling
Apa yang menarik dari web kami
 
Pengunjung Online
Kami memiliki 3 Tamu online
Pengunjung Kami
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini32
mod_vvisit_counterKemarin367
mod_vvisit_counterMinggu Ini2135
mod_vvisit_counterBulan Ini10874
mod_vvisit_counterTotal Pengunjung1591295
Intranet



Tabayun Online