JDIH

PJ. Kepaniteraan

No.

Judul Dokumen

Penerbit

Penanggung jawab

Dowload

1

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

2

R.Bg. (singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

3

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

4

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

5

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

6

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

7

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, tentang Sistem Resi Gudang

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

8

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Fublik

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

9

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

10

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaaan Kehakiman

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

11

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

12

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

13

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

14

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, tentang Jenis-jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

15

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

16

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

17

Perma Nomor 2 Tahun 2009, tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

18

Perma Nomor 3 Tahun 2012, tentang Biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

19

Perma Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

20

Perma Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

21

Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

22

Perma Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

23

Perma Nomor 9 tahun 2016, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

24

Perma 14 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

25

KMA Nomor 032/SK/V/2006, tentang Pemberlakuan buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

26

KMA Nomor KMA/095/X/2006, tentang Penetapan Izin Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dengan Hakim Tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah Hukum Provinsi Nad dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

27

KMA Nomor 1-144 Tahun 2011, tetang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

28

KMA Nomor 026 Tahun 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan

Badilag MARI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

29

KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

30

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

31

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik

Permenko Info

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

32

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Permenko Info

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

33

SEMA Nomor 3 Tahun 1967, tentang Penyelesaian Perkara- Perkara Perdata dalam Tingkat Pertama Tingkat Banding yang Kurang Biaya Perkaranya

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

34

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 ahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uit Voebaar Bij Voor Raad)

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

35

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001, tentang Pemeriksaan Setempat

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

36

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomo 4 Tahun 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

37

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010, tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

38

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011, tentang Perkara yang tidak memenuhi syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

39

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010, tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan PK

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

40

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014, tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

41

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0377.a/DjA/HM.00/2/2016, tanggal 28 Januari 2016, perihal Pedoman Pola Pelaporan Perkara Pengadilan Agama

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

42

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014, tanggal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

43

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0693/DJA.3/HK.05/4/2015, tentang Penertiban Administrasi Keuangan Perkara

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

44

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 2017.a/DJA/OT.01.3/111/2015, tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Agama

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

45

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerinah 53 Tahun 2008, Nomor 42/WKMA-N.Y/XI/2008

Mahkamah Agung RI

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

46

Persekma Nomor 002 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya

Kemenpan RB.

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

47

Permenpan Nomor 35 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kemenpan RB.

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

48

PMK Nomor 190 PMK Nomor 05 Tahun 2012, tentang Tata Cara pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

49

PMK Nomor 03/PMK.02/2013, tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan

Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

50

Permenpan Nomor 16 Tahun 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kemenpan RB.

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

51

PMK Nomor 32 PMK.05 Tahun 2014, tentang Penerimaan Negara secara Elektronik

Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

52

PMK Nomor 27 PMK.05 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang

Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

53

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/pbi/2012, tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank

Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

54

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI. Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011, tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

55

KMA Nomor 001 Tahun 1991, tentang Pola Bindalmin Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan

56

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013

Dirjen Badilag

Penanggung Jawab Administrasi Kepaniteraan