Dokumen Acuan Kesekretariatan

No.

Judul Dokumen

Penerbit

 

Penanggung jawab

 

Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 tentang Peradilan Agama

Presiden RI

Adsministrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 11 TAHUN 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 143 TAHUN 2007  tentang memberlakukan buku I

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajarial pegawai negeri sipil

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 8 TAHUN 2013 Tentang pedoman perumusan standar

kompetensi teknis pegawai negeri sipil

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMENPAN NOMOR 25 TAHUN 2016 tenteng nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 12 TAHUN 2011 tentang pedoman pelaksanaan

analisis jabatan

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEP MENPAN NOMOR 75 TAHUN 2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi

pegawai negeri sipil

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 11 TAHUN 2013

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional umum Pegawai Negeri Sipil

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2013 tentang pedoman penyusunan standar

kompetensi manajbrial pegawai negeri sipil

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 18 TAHUN 2011 tentang pedoman pengelolaan tata

naskah kepegawaian pegawai negeri slpll

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 2 TAHUN 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

 PP NOMOR 101 TAHUN 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 46 TAHUN 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja

pegawai negeri sipil

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERPRES NOMOR 12 TAHUN 1961 tentang pemberian tugas belajar

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2013 surat edaran menteri pan dan rb nomor 04 tahun 2013 tentang pemberian tugas belajar dan lzin belajar

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SURAT DIRJEN DIKTI NOMOR 33/D/T/2008

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SURAT SEKMA NOMOR 008/BUA.2/Izin.01.03/I/2011 perihal Ketentuan Pemberian Izin kuliah jenjang S1,S2 dan S3 bagi Pegawai Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 42 TAHUN 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik

pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEP SEKMA NOMOR 008-A TAHUN 2012 Tantang Aturan perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 8 TAHUN 1989 tentang pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil serta pemberian pensiun janda/dudanya

Pemerintah RI

Administrasi Kepaniteraan

Lihat Dokumen

  1.  

KEPUTUSAN KEPALA BAKN NOMOR 0666/KEP/1974

BKN

Administrasi Kepaniteraan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 7 TAHUN 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 25 TAHUN 1981 tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 20 TAHUN 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah

nomor 25 tahun 1981tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMA NOMOR 7 TAHUN 2016  Tentang penegakan disiplin kerja hakim pada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 53 TAHUN 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016 Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 22 TAHUN 2012

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 24 TAHUN 1976 tentang cuti pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE BAKN NOMOR 01 TAHUN 1977 tentang permintaan dan pemberian cuti

pegawai negeri sipiL

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 12 TAHUN 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 41 TAHUN 2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 12 TAHUN 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2002

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 33 TAHUN 2011 tentang kenaikan pangkat bagi pegawai negeri slpll yang memperoleh surat tanda tamat beiajar/ijazah

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 21 TAHUN 2002

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 7 TAHUN 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 100 TAHUN 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil

dalam jabatan structural

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 13 TAHUN 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEPUTUSAN KEPALA BKN NOMOR 13 TAHUN 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 192 TAHUN 2014 Tentang, Pola Promosi dan Mutasi Hakim Peradilan Agama

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 193 TAHUN 2014 Tentang Pola Mutasi dan Promosi Pejabat Kepaniteraan Peradilan Agama

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 10 TAHUN 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 45 TAHUN 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintahan nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE BKN NOMOR 8/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SEKMA NOMOR 001 TAHUN 2010 tentang penunjukan pejabat kuasa pengguna anggaran di lingkungan Mahkamah Agung  RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia tahun anggaran 2010

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE BKN NOMOR 48/SE/1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi

pegawai negeri sipil

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEPUTUSAN SEKMA NOMOR 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang pendelegasian wewenang mengenai penolakan/ pemberian izin perkawinan

dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di llngkungan Mahkamah Agung

dan badan·badan peradilan dlbawahnya

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969 tentang Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 32 TAHUN 1979 tentang Pemberhentian pegawai negeri sipil

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.7-3/99  tentang batas usia pensiun pegawai negeri sipil

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP. No.46 Tahun 2011

 

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 125 TAHUN 2009 Tentang  Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 22 TAHUN 2015 Tentang  Pendelegasian Penilaian Prestasi kerja dan wewenang penandatangan penilaian prestasi kerja di lingkungan Mahkamah Agung

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.5-20-3/99

BKN

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 25 TAHUN 1994 tentang tanda kehormatan tanda satyalancana karya satya

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 2 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan

standar operasional prosedur di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

 

Sekretaris MA-RI

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 04 TAHUN 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Dilingkungan Mahkamah Agung  Dan Badan Peradilan dibawahnya.

 

Sekretaris MA-RI

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 1 TAHUN 2016 Kewajiban Penyampaian Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn) Dilingkungan Mahkamah Agung  Dan Badan Peradilan dibawahnya.

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEPUTUSAN KPK NOMOR 07/KPK/2/2005

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE MENPAN NOMOR 3 TAHUN 2005

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE MENPAN NOMOR 1 TAHUN 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (lhkasn) di lingkungan instansi pemerintah

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 04 TAHUN 2015 JO NOMOR 2 TAHUN 2016

Sekretaris MA-RI

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PER MENPAN NOMOR 80 TAHUN 2012 tentang pedoman tata naskah dinas

instansi pemerintah

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEPUTUSAN DIRJEN BADILAG NOMOR 1351.a/DjA/OT.01.3/04/2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

 

Dirjen Badilag

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERKA ANRI 20 TAHUN 2012 tentang pedoman pengelolaan unit kearsipan pada lembaga negara

 

ANRI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 11 TAHUN 2015

 

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 27 TAHUN 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 6 TAHUN 2006 tentang  Pengelolaan barang milik negara/daerah

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 120 TAHUN 2007 tentang Penatausahaan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 136 TAHUN 2016 tentang pengelolaan aset pada badan layanan umum

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 109 TAHUN 2009 tentang pedoman pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pelaporan dalam rangka penertiban barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 50 TAHUN 2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 71 TAHUN 2016 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi

kementerian negara/lembaga

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 83 TAHUN 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan

dan penghapusan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 06 TAHUN 2015 tentang  pedoman pengelolaan hibah langsung dalam negeri

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMO 246 TAHUN 2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 87 TAHUN 2016 tentang perubahan atas peraturan menter

keuangan republik indonesia nomor 246/pmk.06/2014 tentang tata cara

pelaksanaan penggunaan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PER PRES NOMOR 24 TAHUN 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselonI I kementerian negara

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 96 TAHUN 2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 111 TAHUN 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERSEKMA NOMOR 23 TAHUN 2016 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 244 TAHUN 2012 Tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 52 TAHUN 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

 

  1.  

PMK NOMOR 69 TAHUN 2016 tentang tata cara rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERDIRJEN PB NOMOR PER-40/PB/2006 Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan

Dirjen Perbendaharaan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 tentang pelayanan publiK

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 96 TAHUN 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 026 TAHUN 2012 Tentang standar Pelayanan Publik

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 tentang keprotokolan

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 62 TAHUN 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KMA NOMOR 1-144  TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

 

Mahkamah Agung RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SK DIRJEN BADILAG NOMOR 0017 TAHUN 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama

 

Dirjen Badilag

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SK SEKMA NOMOR 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

 

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 tentang Perpustakaan

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 24 TAHUN 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 190 TAHUN 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PER PRES NOMOR 54 TAHUN 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 249 TAHUN 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 53 TAHUN 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlakupada mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 1 TAHUN 2004 tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 162 TAHUN 2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE SEKMA NOMOR 21B/SEK/KU.04.2/01/2017 Perihal Penatausahaan PNBP

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  100

PP NOMOR 45 TAHUN 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERDIRJEN NOMOR 3 TAHUN 2014 Tentang Petunjuk Teknis penatausahaan, Pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola Anggaran pendapatan dan belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara

 

Dirjen Perbendaharaan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 222 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR 42 TAHUN 2014 Tentang Pedoman penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Dirjen Perbendaharaan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 177 TAHUN 2015 tentang pedoman penyusunan dan penyam

paian laporan keuangan kementerian negara/lembaga

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PER PRES NOMOR 29 TAHUN 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

 

Presiden RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 90 TAHUN 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

         
  1.  

KMK NOMOR 450 TAHUN 2014 Tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang milik negara untuk penyususnan rencana kebutuhan barang milik negara

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMENPAN NOMOR 12 TAHUN 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

KEPUTUSAN SEKMA NOMOR 20A/SEK/SK/IV/2016 tentang pedoman evaluasi

Akuntabilitas kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di

bawahnya

Sekretaris MA-RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PMK NOMOR 136 TAHUN 2014 petunjuk penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

 

Menteri Keuangan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMENPAN NOMOR 53 TAHUN 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PP NOMOR 39 TAHUN 2006 Tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

 

Pemerintah RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

PERMENPAN NOMOR 80 TAHUN 2012 Pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah

 

Menpan

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

SE DIRJEN BADILAG NOMOR 4975-A/DjA/OTT.00/IX/2009 Perihal Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi

 

Dirjen Badilag

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

 

Presidan RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 tentang keterbukaan informasi publik

 

Presidan RI

Administrasi Kesekretariatan

Lihat Dokumen

  1.  

 

 

 

Lihat Dokumen

  1.  

 

 

 

Lihat Dokumen